Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) Yugumuak baru-baru ini menggelar webinar mendalam yang menyoroti evolusi skema Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terbaru di Indonesia. Di era digital dan ekonomi yang semakin terintegrasi, para pelaku kejahatan tidak lagi menggunakan metode konvensional, melainkan memanfaatkan celah regulasi dan teknologi untuk menyamarkan asal usul dana haram mereka. AAFI Yugumuak menekankan bahwa TPPU saat ini sering melibatkan sektor-sektor yang rentan, seperti properti, aset digital (kripto), hingga transaksi yang dimediasi oleh platform e-commerce dan fintech. Oleh karena itu, kemampuan menganalisis pola pencucian uang yang bersifat lintas sektor menjadi keahlian wajib bagi setiap auditor forensik.
Dalam webinar tersebut, dibahas secara spesifik mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk layering (pelapisan) dan integration (integrasi) dana hasil kejahatan. Para peserta didorong untuk memahami bagaimana dana gelap bisa disuntikkan ke dalam ekonomi legal melalui pembelian aset bernilai tinggi atau investasi fiktif yang dilakukan secara bertahap dan terfragmentasi. . Analisis pola ini menuntut auditor forensik untuk tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada data non-keuangan, seperti data geolocation, komunikasi digital, dan histori transaksi online yang dapat mengungkap hubungan tersembunyi antara entitas yang terlibat.
AAFI Yugumuak menggarisbawahi bahwa kunci untuk memberantas TPPU adalah kolaborasi antara sektor publik dan swasta, didukung oleh kompetensi auditor forensik yang mumpuni. Auditor forensik harus mampu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum untuk menelusuri jejak dana yang bergerak cepat melintasi batas yurisdiksi. Kompetensi yang dikembangkan AAFI Yugumuak berfokus pada pelatihan teknis Digital Forensics untuk menggali bukti yang terenkripsi dan tersembunyi, sekaligus memahami kerangka hukum anti-TPPU secara komprehensif.
Melalui upaya ini, AAFI Yugumuak tidak hanya meningkatkan pengetahuan anggotanya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam memperkuat sistem pertahanan nasional terhadap kejahatan keuangan. Pemahaman mendalam tentang skema TPPU terbaru dan analisis lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan temuan investigasi yang lebih akurat dan mempercepat proses pemulihan aset negara yang dicuri, sekaligus menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dari ancaman dana ilegal.